Mencermati fenomena hukum negara kita ini, bagaikan menebak seberapa besar “persoalan” yang tersembunyi didalamnya. Begitu pula kitapun takkan pernah tau seberapa besarnya gunung es yang terjadi dalam persoalan hukum yang kan menjulang kepermukaan. Walau satu persatu permasalahan hukum yang pelik dan kompleks mulai terungkapkan “baru” dalam batas samar, itupun kita bisa menebak bahwa betapa hukum kita tidak bisa ditegakkan oleh para pemimpin dan penegak hukum pada institusi yang berwibawa ini. Kita bisa melihat contoh permasalahan Sisminbakum misalnya, yang sungguh sangat berhati-hati didalam memberikan satu status akan kejelasan posisi permasalahan hukumnya. Sehingga tidak membiarkan terus-menerus menjadi polemilk yang panjang dan ujung-ujungnya pun Terlupakan. Satu misal pula terhadap persoalan terungkapnya “issue” pemberian uang sebagai tanda mata “Pada sebuah institusi agung lembaga terhormat oleh seseorang yang menduduki jabatan kekuasaan yang berpengaruh”. Dan Issue tersebut kemudian merebak dan menjalar kemana-mana hingga para penegak hukum dibuat kelimpungan untuk menetapkan dan atau mengusut akan maksud pemberian tanda mata tersebut. Alih-alih mencoba untuk mengungkap ada apa dibalik itu semua, dan ternyata justru pernyataan Penegak Hukum pun membuat kabur permasalahan, seakan-akan bercuci tangan terhadap persoalan yang menjadi latar belakangnya. Andai saja ada kemauan pada diri para pemimpin dan penegak hukum akan “komitmen” penegakan nya, tentu tidak akan menjadi polemik diatas permasalahan hukum yang semakin membingungkan masyarakat, akan siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas peristiwa munculnya dibalik persoalan hukum tersebut. Dalam hati masyarakat tentu berkata : “beginikah permainan ‘olah hukum’ Pemimpin dan Penegak Hukum dalam penegakkannya? Dimana satu pemimpin berucap dengan melempar kata, pasti bersaut oleh pengamat lain, berpendapat dan bertimpal kata pula oleh penegak hukum lainnya. Bila Hukum sudah menjadi Retorika diatas permasalahan hukum itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa inti permasalahan hukum itu sendiri akan menjadi hilang/unclear dengan sendirinya. kita akan coba telusuri andai saja para pemimpin dan penegak hukum yang terhormat kita tersebut tidak banyak bicara dan ber-retorika, tetapi banyak berbuat, tentu persoalan hukum tidak akan menjadi carut-marut seperti saat ini. Cerita yang tersirat dalam media massa pada penggalan beberapa kasus diatas ini merupakan salah satu dari ribuan bagian permasalahan hukum yang belum terungkap atau diungkap, karena akibat dari saling berseloroh kata (retorika masif) untuk mencoba “menghakimi” tanpa berbuat apa-apa, akan menjadikan sang pengadil menjadi bingung dan berdilema. Penulis teringat oleh sebuah kata bijak bahwa, ciri seorang pemimpin yang banyak berucap kata, mengumbar janji belaka akan maksud tegaknya sebuah tatanan norma yang ada: “adalah pemimpin yang palsu”. Benarkan demikian? Tentu Masyarakat akan bisa mengujinya, karena dibalik kepalsuan itu pasti tersirat ribuan cara untuk bisa membiarkannya mreka lupa dan menjadi tidak bermakna. Jadi bila saja para pemimpin dan penegak hukum yang mulia tidak berlaku palsu, tentu permasalahan hukum akan dapat terselesaikan satu persatu sebagaimana Hukum menjadi Panglima dalam prosesnya. Bukankah menjadi penegak hukum harus pula menjadi sang Jawaranya, hingga tak kenal siapapun juga yang melawannya dan berlaku santun dalam arena kerja dibidangnya? Sudahkah para penegak hukum menjadi jawara dibidangnya?